DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) se-Indonesia, organisasi jejaring yang menghimpun Pusat Studi Lingkungan (PSL) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mendesak pemerintah menetapkan banjir dan longsor yang meluas di Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan menyusul besarnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana hidrometeorologis yang terjadi pada akhir November 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menuntut pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Tuntutan itu disuarakan dalam aksi Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatra di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu, 18 Desember 2025.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Banda Aceh sedang tidak baik-baik saja. Banjir bandang dan tanah longsor yang menyapu banyak wilayah di Aceh juga ikut berdampak ke ibukota provinsi paling barat NKRI. Bencana akhir November lalu juga menghantam Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil bersama perwakilan mahasiswa menggelar aksi damai di Halaman Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi hukum sekaligus mantan aktivis, Zaini Djalil, SH, menyoroti belum adanya kebijakan konkret dari pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh. Ia menilai kondisi pascabencana hingga kini masih belum menunjukkan kejelasan pola penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terkait urgensi percepatan akses dan penguatan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional menyusul bencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, pada akhir November 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi, aktivis, sekaligus politikus nasional Anies Rasyid Baswedan menilai bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Sumatera porak poranda. Seribuan nyawa meninggalkan alam fana ini. Puluhan ribu perumahan penduduk luluh lantak. Ribuan sumber penghidupan masyarakat hilang ditelan bumi. Fasilitas umum ikut disapu ganasnya alam.DIALEKSIS.COM | Indepth - Sumatera porak poranda. Seribuan nyawa meninggalkan alam fana ini. Puluhan ribu perumahan penduduk luluh lantak. Ribuan sumber penghidupan masyarakat hilang ditelan bumi. Fasilitas umum ikut disapu ganasnya alam.

Rintihan rakyat bagaikan tidak bertepi, derita panjang itu terukir. Pemerintah pusat masih setengah hati dalam menangani bencana. Rakyat, para musibah, berharap negara masih ada ketika mereka disapu prahara, bukan setengah hati.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh kini telah memasuki fase krisis yang tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan konvensional. Lebih dari sepekan masa tanggap darurat berlangsung tanpa kejelasan peningkatan status, sementara eskalasi dampak justru kian meluas dan menjangkau sedikitnya 17 kabupaten/kota. Situasi ini menuntut keberanian politik serta kebijakan luar biasa dari pemerintah pusat, sejalan dengan besarnya ancaman kemanusiaan yang sedang berlangsung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muhammad Hendra Vramenia, warga terdampak banjir yang juga menjabat sebagai Ketua Sarikat Hijau Indonesia (SHI) Kabupaten Aceh Tamiang dan Wakil Sekretaris Karang Taruna Aceh mengatakan bahwa pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional untuk Aceh, mengingat skala kerusakan dan dampaknya yang sangat luas.

DIALEKSIS.COM | Aceh - ‎Mahasiswa STIS Nahdlatul Ulama Aceh , Muchtar Andhika, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, sebagai bencana nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar menegaskan bahwa skala bencana banjir Aceh telah jauh melampaui batas normal. “Bencana ini harus menjadi bencana nasional,” kata Ansory.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Imam Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Tgk. Muslem At Thahiri, menyampaikan prihatin atas dampak banjir besar yang melanda hampir sepertiga wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala, Nasrul Zaman, menilai ada indikasi kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto seolah “dijauhkan” dari momentum penting penanganan bencana di Aceh, sehingga tampil kurang gagah di mata publik Aceh. Ia menyebut, rangkaian peristiwa yang terjadi sejak banjir bandang dan longsor besar November 2025 mengarah pada dugaan adanya agenda politik yang memengaruhi citra Presiden.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk kedua kalinya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menginjakkan kaki di Tanah Rencong, Provinsi Aceh, Minggu (7/12/2025), guna meninjau langsung penanganan bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini hadir setelah saya terlibat diskusi ringan dengan teman menjelang tidur malam. Bencana besar yang menimpa Aceh dan wilayah Sumatera bagian utara kembali membuka satu persoalan yang terus berulang dari waktu ke waktu: negara terlihat lambat pada hari-hari pertama, saat masyarakat justru paling membutuhkan kepastian arah dan langkah. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai penetapan status nasional tidak bisa lagi ditunda mengingat kondisi lapangan terus berubah cepat.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Bencana banjir bandang dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memunculkan perdebatan tajam. Desakan publik dan pernyataan menyerah sebagian kepala daerah menuntut Presiden Prabowo Subianto supaya menetapkan status bencana nasional.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Keengganan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto menaikkan status banjir bandang dan longsor besar di Sumatera menjadi bencana nasional terus memicu tanda tanya publik. Sudah lebih dari dua pekan bencana meluluhlantakkan puluhan kabupaten, ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan ancaman kelaparan mulai terasa di daerah-daerah terisolasi. Tetapi status nasional itu tak juga diucapkan. Diam yang berkepanjangan ini membuat publik bertanya, apa yang sebenarnya ditakuti pemerintah?

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh sebagai Bencana Nasional, mengingat skala kerusakan, cakupan wilayah terdampak, serta terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam menangani musibah tersebut.